Ketika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada bank, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh bank adalah melelang aset jaminan debitor untuk melunasi utang tersebut. Lelang ini merupakan langkah terakhir setelah upaya penyelesaian lainnya, seperti restrukturisasi utang atau negosiasi ulang, tidak berhasil.

Dasar Hukum Lelang oleh Bank

Proses lelang bank akibat kredit macet diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):
• Pasal 1131: Semua harta debitor menjadi jaminan utang.
• Pasal 1155: Barang jaminan gadai dapat dijual jika debitor tidak memenuhi kewajiban.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan:
• Pasal 6: Pemegang Hak Tanggungan (bank) dapat menjual objek jaminan melalui lelang tanpa memerlukan persetujuan pengadilan (parate executie).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:
• Pasal 15 ayat (2): Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial untuk melelang objek jaminan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang:
• Mengatur tata cara pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Proses Lelang oleh Bank

1. Identifikasi Kredit Macet
   • Kredit dianggap macet jika debitor tidak mampu membayar kewajiban sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian kredit.
   • Bank melakukan klasifikasi kredit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kredit macet masuk dalam kategori kolektibilitas 5.
2. Penyampaian Surat Teguran (Somasi)
   • Bank mengirimkan somasi kepada debitor, yang berisi peringatan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
   • Jika debitor tetap tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat melanjutkan ke proses lelang.
3. Persiapan Lelang
   • Penunjukan Lembaga Lelang:
   Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta yang terdaftar.
   • Pengumuman Lelang:
   • Lelang harus diumumkan secara terbuka melalui media cetak atau online.
   • Pengumuman memuat informasi tentang objek yang dilelang, harga limit, serta waktu dan tempat lelang.
4. Pelaksanaan Lelang
   • Pelelangan Jaminan Hak Tanggungan (Tanah/Bangunan):
   • Dilaksanakan dengan dasar sertifikat Hak Tanggungan dan tanpa persetujuan pengadilan (parate executie).
   • Pelelangan Jaminan Fidusia (Barang Bergerak):
   • Dilaksanakan dengan dasar sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.
   • Prosedur Lelang:
   • Peserta lelang harus mendaftar dan menyetorkan uang jaminan.
   • Pemenang lelang adalah peserta yang memberikan penawaran tertinggi di atas harga limit yang ditetapkan.
5. Penyerahan Hasil Lelang
   • Hasil lelang digunakan untuk melunasi utang debitor kepada bank, meliputi:
   • Pokok utang.
   • Bunga dan denda.
   • Biaya administrasi lelang.
   • Jika terdapat kelebihan hasil lelang setelah semua kewajiban dibayarkan, sisa dana dikembalikan kepada debitor.
   • Jika hasil lelang tidak mencukupi, debitor tetap bertanggung jawab atas kekurangan tersebut.

Hak dan Perlindungan Debitor
• Pengajuan Keberatan:
Debitor dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan jika merasa proses lelang dilakukan secara tidak sah.
• Prosedur Penjualan di Bawah Tangan:
Dalam beberapa kasus, bank dapat menjual jaminan di bawah tangan (tanpa lelang) dengan persetujuan debitor, sesuai Pasal 20 UU Hak Tanggungan dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Keuntungan Lelang Bank
1. Efisiensi Waktu:
Proses lelang, khususnya melalui parate executie, tidak memerlukan persetujuan pengadilan, sehingga lebih cepat.
2. Kepastian Hukum:
Lelang melalui KPKNL memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga melindungi bank dari sengketa di masa depan.
3. Transparansi:
Lelang dilakukan secara terbuka untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Tantangan Lelang Bank
1. Penolakan Debitor:
Debitor sering kali menolak atau menggugat proses lelang.
2. Nilai Jaminan Rendah:
Harga lelang sering kali di bawah nilai pasar, sehingga tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang.
3. Proses Administrasi yang Panjang:
Meskipun parate executie tidak membutuhkan persetujuan pengadilan, prosedur administratif tetap memakan waktu.

#fyp #lelang #kreditmacet #wanprestasi #solusi